Wujudkan Amanat UUD-45 dan Pancasila

KPK Akui Banyak PNS Yang Jujur : Hadiri Rapim Kemhan 2011

Kamis, 6 Januari 2011-14:30:13

Harus dimunculkan Otokritik atau Kritik Internal

Berangkat dari tema bertajuk terselenggaranya sistem pertahanan negara yang terintegrasi, handal dan pro kesejahteraan. Pihak Menhan bersama TNI dan jajarannya siang tadi mengentaskan Permen dan beberapa MoU yang strategis.

Kemenhan, Merdeka Barat, Jakarta, Kabarindo- Awal tahun dengan Permen dan beberapa MoU.

Dihadiri oleh Purnomo Yusgiantoro selaku Menhan didampingi oleh Ketua KPK, Busjro Muqoddas bersama Wamenhan Syafrie Samsuddin dan Panglima TNI, Agus Suhartono beserta seluruh jajaran Kemenhan.

Menarik rapim awal tahun 2011 ini, Kemenhan menghadirkan Ketua Umum KPK untuk memberikan pencerahan ke seluruh jajaran Menhan. Mengambil tema sistem pertahanan negara yang terintegrasi, handal dan pro kesejahteraan. Pihak Menhan bersama TNI dan jajarannya siang tadi mengentaskan Permen dan beberapa MoU yang strategis.

Dari sesi Q & A terungkap bahwa kebijakan remunerasi rasional dan tentu saja harus menyeluruh ke pihak PNS dengan adanya realitas gaji yang masih kecil. Perlunya evaluasis secara investigatif untuk lembaga negara yang sudah menerima kebijakan remunerasi.

Menurut Ketua KPK remunerasi Jadi bisa ditinjau lagi apabila tidak bisa mensejahterahkan dan mengatasi persoalan gaji yang kecil sebagai pemicu pungutan liar berindikasi korupsi. Tapi realitas korupsi mengakar tidak bisa dipungkiri apalagi banyak sosiolog menganjurkan agar pendidikan anti korupsi di Indonesia harus dimulai dari sejak SD

Menukil pendapat Max Weber bahwa birokrasi yang feodalistik akan tumbuh subur budaya korupsi. Disitu akan muncul patron yang tidak mungkin ada otokritik karena butuh kritik internal dan ini adalah level pencegahan yang sangat efektif dan menjadi porsi yang terbesar dari KPK.

Tapi yang jelas Busjro menandaskan bahwa masih banyak PNS yang jujur dan malah banyak yang menolak hak berindikasi menimbulkan kecemburuan dan selalu ingin menjaga harmonisasi. Sementara soal gratifikasi perlu dan penting dilaporkan ke KPK.

Siang tadi Menhan berkenaan dengan Permen tentang Tim KP3B diserahkan secara simbolis. Purnomo mengingatkan sebelum menutup Rapim bahwa dibutuhkan untuk tetap bersikap Pro Aktif dan sinkronisasi agar mencegah celah yang menghambat jadi jangan terjadi kelambanan serta diingatkan tentang rasionalisasi penggunaan anggaran dengan adanya tim KP3B dan adanya remunerasi. Itu dikarenakan Kemenhan, Mendiknas dan Men PU yang terbesar dari sisi anggaran.

 Dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Korupsi bersama seluruh jajaran sepakat meneriakkan kalimat bersama bahwa Korupsi Adalah Kejahatan. Bersama dengan Ketua LKPP, Kepala BPKP, Ketua KPK, Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasau, dan Kasal.

Setelah itu penandatanganan dokumen MoU yang dilaksanakan pada Rapim meliputi MoU tentang pembangunan Rumah Prajurit dengan Kementerian Perumahan Rakyat, MoU tentang pemanfaatan Bandara dan Lanud dan Lanal atau Pelabuhan.

Kontributor : Teks: AruL ArisTa (Senior Editor) / Foto-Foto: Ayyu Flash

_________________________________________________________________________

Fasilitas Pendanaan

Penawaran dan kemudahan Fasilitas Pendanaan   

1.     Calon pembeli cukup hanya memberikan Uang Muka.
2.     Aircraft Services (PT. KMPS) & Co.Abroad akan menawarkan fasilitas loan dari dalam negri maupun luar negri dengan bunga dan cara pembayaran yang bervariasi sesuai dengan kemampuan calon pembeli. Dan proses pelaksanaannya secara keseluruhan dibantu dan direkomendasikan oleh Aircraft Services (PT. KMPS) & Co. Abroad. 
3.    Khusus untuk pemerintah dan lembaga non profit, Aircraft Services (PT. KMPS) & Co.Abroad  menawarkan berbagai kemudahan dalam hal fasilitas pendanaan, terutama jika authorization atau letter of intent anggarannya sudah diterbitkan. 

kembali ke Home...

More Information, Please contact me : Aircraft Services (PT. KMPS) &Co.Abroad  

Mobile phone: +62 082114042913; Email: tri.agustiyanti@gmail.com; Location: Jakarta, Indonesia (17414)